MBG: Niat Mulia, Jangan Jadi Petaka! Dua Telepon dari Akar Rumput dan Alarm Keselamatan Anak
BALIK BUKIT, LAMPUNG BARAT — KABAR NEGERI PLUS
Dua Dering Panggilan, Satu Resonansi Kegelisahan
Pagi itu, gawai saya berdering lebih awal.
Di ujung telepon adalah seorang sahabat lama yang kini bermukim di Padang, Sumatera Barat. Obrolan kami semula mengalir ringan—tentang kabar sawah, kopi robusta, dan harga komoditas yang belakangan mulai menunjukkan perbaikan.
Namun, seperti banyak percakapan publik belakangan ini, pembicaraan akhirnya bermuara pada satu isu: program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebelum menutup percakapan, sahabat saya melontarkan sebuah kalimat yang terdengar sederhana, tetapi menyimpan kegelisahan cukup dalam.
“Walaupun banyak masukan dari bawah, program ini tetap berjalan begitu saja, Abah. Mungkin memang sudah jalannya. Untuk sekarang, tampaknya kita cukup menjaga keluarga kita baik-baik saja.”
Kalimat itu bukan sekadar keluhan.
Ia terdengar seperti suara masyarakat yang mulai lelah ketika masukan dari bawah terasa tidak menemukan saluran yang cukup kuat untuk didengar.
Belum genap satu jam, gawai saya kembali berdering.
Kali ini, seorang kawan lama dari Lampung Timur.
Setelah saling bertukar kabar dan memastikan keselamatan masing-masing, pembicaraan kembali menemukan jalur yang sama: pelaksanaan MBG dan kekhawatiran terhadap keamanan makanan yang dikonsumsi anak-anak.
Nada bicaranya tak jauh berbeda.
Ada kekhawatiran. Ada kelelahan. Ada pula rasa tidak berdaya seorang kiai yang mencemaskan masa depan anak-anak di daerahnya.
Dua telepon.
Dua daerah.
Namun, satu resonansi kegelisahan yang sama dari akar rumput.
Dan dari situlah pertanyaan besar muncul:
Apakah program sebesar MBG cukup hanya dinilai dari berapa banyak porsi makanan yang berhasil dibagikan?
Tragedi Lombok Tengah dan Alarm Keselamatan Anak
Menjelang siang, setelah menunaikan ibadah dan hendak menyantap makan, kekhawatiran yang muncul dalam dua percakapan pagi tadi seolah memperoleh konteks baru.
Sebuah tautan berita masuk ke ruang pesan singkat saya.
Isinya tentang kasus dugaan keracunan makanan yang melibatkan siswa setelah mengonsumsi hidangan dalam pelaksanaan program MBG di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Peristiwa yang diberitakan pada Jumat, 11 September 2026 itu disebut menyebabkan 352 siswa mendapatkan penanganan medis.
Kasus tersebut kemudian mendapat perhatian dari parlemen.
Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan atas kejadian tersebut.
Ia menekankan bahwa keberhasilan program strategis seperti MBG tidak semestinya hanya diukur melalui jumlah porsi yang didistribusikan.
Menurutnya, aspek keamanan pangan, higienitas, dan kualitas nutrisi harus menjadi indikator utama.
“Program MBG harus memberikan manfaat, bukan justru menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat.”
Pernyataan tersebut patut ditempatkan dalam satu perspektif penting:
ketika yang dipertaruhkan adalah makanan yang masuk ke tubuh anak-anak, standar keamanan tidak boleh menjadi urusan nomor dua.
Ketika Kekuatan Desa Hanya Menjadi Penonton
Mari kita letakkan persoalan ini secara lebih luas.
Pada prinsipnya, tidak ada alasan untuk menolak tujuan baik MBG.
Program ini memiliki misi besar: membantu pemenuhan gizi anak, mendukung upaya penanganan masalah gizi dan stunting, sekaligus membuka peluang perputaran ekonomi di tingkat lokal.
Namun, niat baik membutuhkan sistem yang baik.
Di sinilah evaluasi harus dilakukan.
Di tingkat desa, terdapat kekuatan sosial dan ekonomi yang selama ini sudah hidup: Kelompok Wanita Tani (KWT), PKK, kader posyandu, kelompok tani, UMKM pangan, hingga masyarakat yang memiliki pengalaman dalam pengolahan makanan.
Pertanyaannya:
Sudah sejauh mana kekuatan lokal tersebut dilibatkan dalam ekosistem MBG?
Jika kelompok-kelompok masyarakat yang memiliki kapasitas justru hanya menjadi penonton, maka ada peluang ekonomi lokal yang terlewat.
Padahal, pelibatan masyarakat bukan semata-mata persoalan membagi pekerjaan.
Ia juga dapat menjadi bagian dari mekanisme kontrol sosial.
Semakin banyak pihak yang terlibat secara profesional dan sesuai aturan, semakin besar pula peluang terciptanya pengawasan berlapis.
Transparansi Jangan Berhenti di Balik Pintu Dapur
Persoalan kedua adalah tata kelola.
Dapur penyedia makanan untuk anak sekolah harus dipandang sebagai bagian dari layanan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Karena itu, transparansi menjadi penting.
Bukan berarti seluruh informasi teknis harus diumbar tanpa batas, tetapi masyarakat semestinya memperoleh informasi yang relevan mengenai standar keamanan pangan, sumber bahan makanan, mekanisme pengawasan, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap mutu makanan.
Jika terdapat dugaan penyimpangan atau monopoli dalam pelaksanaan, hal itu harus diperiksa berdasarkan bukti dan mekanisme resmi.
Jangan sampai dugaan berubah menjadi tuduhan.
Namun sebaliknya, jangan pula kritik masyarakat ditutup hanya karena dianggap mengganggu jalannya program.
Transparansi bukan musuh program. Transparansi justru memperkuat kepercayaan terhadap program.
Jangan Biarkan Angka Mengalahkan Keselamatan
Program pemerintah berskala besar memang membutuhkan target.
Ada jumlah penerima manfaat.
Ada jumlah porsi.
Ada target cakupan.
Namun, ketika indikator kuantitatif terlalu dominan, terdapat risiko bahwa kualitas dan keamanan justru tertinggal.
Satu porsi yang aman jauh lebih berarti daripada seribu porsi yang bermasalah.
Karena yang kita bicarakan bukan sekadar angka statistik.
Kita sedang berbicara tentang anak-anak.
Mereka adalah peserta didik, anak dari keluarga kita, dan calon penerus bangsa.
Maka ukuran keberhasilan MBG seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan:
“Berapa porsi yang sudah dibagikan?”
Tetapi juga:
“Apakah makanan itu aman, bergizi, higienis, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan?”
Tiga Jangkar Pembenahan
Agar MBG semakin kuat dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, setidaknya ada tiga hal yang patut diperkuat.Kembalikan Peran Komunitas Desa
- KWT, PKK, Gapoktan, UMKM pangan, dan kelompok masyarakat lainnya perlu memperoleh ruang partisipasi yang proporsional, profesional, dan sesuai ketentuan.Pelibatan tersebut dapat memperkuat ekonomi lokal sekaligus membuka ruang pengawasan sosial.
Masyarakat desa jangan hanya menjadi penerima informasi.
Mereka harus menjadi bagian dari ekosistem pembangunan. - Tegakkan TransparansiInformasi mengenai mekanisme pengadaan, standar keamanan pangan, pemasok, menu, dan pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan keterbukaan informasi publik.Sekolah, orang tua, pemerintah desa, penyelenggara, serta masyarakat perlu memiliki jalur komunikasi yang jelas ketika menemukan persoalan.
Sebab orang tua memiliki kepentingan langsung terhadap keamanan makanan yang dikonsumsi anak mereka. - Perkuat Pengawasan PartisipatifPengawasan keamanan pangan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
Sekolah dan komite orang tua dapat dilibatkan dalam pengawasan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh otoritas terkait.Praktik seperti pemeriksaan kualitas makanan sebelum distribusi harus mengikuti standar operasional dan protokol keamanan pangan yang berlaku, bukan dilakukan secara sembarangan.
Prinsipnya sederhana:lebih baik mencegah daripada menunggu anak menjadi korban.
Keselamatan Anak Adalah Hukum Moral Tertinggi
Hari beranjak sore.Namun gema dua panggilan telepon pada pagi hari masih terngiang di kepala saya.
Satu datang dari Padang.
Satu lagi dari Lampung Timur.Dua wilayah berbeda, tetapi membawa keresahan yang hampir sama.
Program Makan Bergizi Gratis adalah ikhtiar besar bangsa ini untuk menyiapkan generasi masa depan.Karena itu, program sebesar ini tidak boleh dibangun hanya dengan semangat mengejar angka.
Ia membutuhkan sistem yang kokoh, standar keamanan yang ketat, pengawasan yang berlapis, keterbukaan, serta keberanian untuk mendengar suara masyarakat.Kita juga tidak boleh membiarkan kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan dan sumber daya lokal kehilangan ruang untuk berpartisipasi.
Dan yang paling penting, setiap persoalan keamanan pangan harus ditangani berdasarkan data, pemeriksaan, dan mekanisme yang dapat dipertanggung jawabkan.Sebab pada akhirnya, MBG bukan hanya tentang sepiring makanan.
Ia adalah tentang kepercayaan publik.
Ia adalah tentang tanggung jawab negara.
Dan lebih dari semuanya:
ia adalah tentang keselamatan anak-anak kita.Jangan sampai niat mulia berubah menjadi petaka hanya karena pengawasan datang terlambat.
Anak-anak tidak boleh menjadi tempat kita belajar dari kesalahan. Wallahu a’lam bish-shawab. (Dok. KN+ Jakfar/Junaidi)
About The Author
