Presiden Prabowo Berantas Korupsi, Ketua DPW FSPMI Lampung: Penegakan Hukum Harus Tegas Tanpa Pandang Bulu

BANDAR LAMPUNG | Kabar Negeri Plus – Ketua DPW FSPMI Provinsi Lampung, Wiwin Hefrianto, S.H., menyampaikan apresiasi terhadap komitmen Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam memperkuat pemberantasan tindak pidana korupsi melalui penegakan hukum yang tegas dan tidak diskriminatif.

Menurut Wiwin, langkah pemerintah yang menunjukkan keseriusan dalam menindak setiap pelaku korupsi merupakan sinyal positif bagi upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berkeadilan.

“Kami mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, konsisten, dan tanpa pandang bulu terhadap siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, tanpa membedakan jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang,” ujar Wiwin.

Ia menegaskan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak langsung terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Praktik korupsi tidak hanya menggerus keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, investasi, hingga pemenuhan hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak pekerja dan buruh.

Baca Juga:

PAJAK JHT DI UJUNG TITIK BALIK? Pertemuan Said Iqbal dan Menteri Keuangan Redam Gelombang Aksi Buruh, Sinyal Reformasi Aturan Makin Terbuka

Sebagai organisasi serikat pekerja, DPW FSPMI Provinsi Lampung memandang bahwa pemberantasan korupsi merupakan bagian penting dari upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan iklim investasi yang sehat. Kepastian hukum dan pemerintahan yang bebas dari korupsi diyakini akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta perlindungan hak-hak pekerja.

Wiwin berharap komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi tidak berhenti pada penindakan semata, tetapi juga diperkuat melalui langkah-langkah pencegahan, peningkatan transparansi, serta pengawasan yang efektif di seluruh sektor pemerintahan.

“Korupsi adalah musuh bersama bangsa Indonesia. Karena itu, upaya pemberantasannya membutuhkan konsistensi, keberanian, dan dukungan seluruh elemen masyarakat. Kami mendukung setiap langkah penegakan hukum yang profesional, objektif, dan berkeadilan demi mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi,” tegasnya.

DPW FSPMI Provinsi Lampung berharap semangat pemberantasan korupsi terus menjadi agenda prioritas nasional sehingga mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sekaligus mempercepat terwujudnya pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.

(Dok. KN+ Zea Safitri)