DIDUGA JADI LADANG CUAN OKNUM!” Program KDMP Tanggamus Disorot — Proyek ‘Diperjualbelikan’, Dana Dipangkas, Pengawasan Lumpuh

TANGGAMUS | Kabar Negeri Plus – Program strategis nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang seharusnya menjadi tulang punggung kesejahteraan desa justru berubah arah.

Di Kabupaten Tanggamus, program ini kini disorot tajam setelah muncul dugaan praktik kotor yang mencederai tujuan awalnya.

Alih-alih memperkuat ekonomi rakyat, KDMP diduga telah menjadi ladang cuan bagi oknum tertentu. Mulai dari indikasi jual beli proyek, pemotongan anggaran secara tidak wajar, hingga pengabaian prosedur resmi—semuanya mencuat ke permukaan.

Proyek Diduga ‘Diperdagangkan’, Dana Dipangkas Berlapis.

Sumber terpercaya mengungkap praktik mencurigakan dalam pengelolaan proyek KDMP. Oknum tertentu diduga mengambil alih proyek, lalu “menjualnya” kembali kepada pihak lain dengan selisih harga yang tidak masuk akal.

“Nilai anggaran misalnya Rp80 juta, tapi yang sampai ke pelaksana hanya sekitar Rp75 juta, bahkan ada yang lebih kecil lagi karena dipotong berkali-kali,” ungkap sumber, Rabu (29/4/2026).

Kondisi ini membuat banyak kontraktor kelimpungan. Dana yang tidak utuh berdampak langsung pada kualitas pekerjaan—bahkan tak sedikit proyek yang berakhir mangkrak dan terbengkalai.

Kecamatan ‘Dibutakan’, Pengawasan Diduga Sengaja Dilemahkan.

Yang lebih mengejutkan, pihak kecamatan—yang seharusnya memiliki kewenangan dalam legalitas dan koordinasi wilayah—justru tidak dilibatkan sama sekali.

Padahal, secara aturan, camat dan sekretaris kecamatan (sekcam) memiliki peran strategis, terutama dalam aspek agraria dan pengawasan wilayah.

“Camat maupun Sekcam tidak tahu apa-apa soal lokasi, progres, maupun detail pembangunan. Padahal mereka tercatat sebagai satgas pengawas,” lanjut sumber.

Absennya peran kecamatan membuat sistem kontrol menjadi lumpuh. Situasi ini diperparah dengan dugaan keterlibatan oknum yang justru seharusnya menjadi pengawas.

Diduga Ada ‘Main Mata’, Tanggung Jawab Saling Lempar

Alih-alih menjalankan fungsi kontrol, sejumlah pihak justru diduga ikut bermain dan menutupi informasi.

“Yang seharusnya jadi kontrol malah saling menutupi karena ada kepentingan ekonomi. Ketika masalah muncul, semuanya saling lempar tanggung jawab,” tegasnya.

Lebih ironis lagi, oknum-oknum tersebut disebut-sebut kerap mengatasnamakan institusi tertentu untuk menutupi praktik yang terjadi—menciptakan kebingungan dan konflik antar pihak.

Kritik Aktivis Terbukti? Fakta Lapangan Menguatkan.

Temuan ini sekaligus menguatkan kritik yang sebelumnya disampaikan oleh aktivis muda dalam forum dialog.

“Apa yang disampaikan aktivis itu benar. Mereka bukan yang pertama melihat kejanggalan ini. Fakta di lapangan memang banyak penyimpangan,” ujarnya.

Menurutnya, praktik semacam ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi menghancurkan program pemerintah yang dirancang untuk menekan inflasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Seruan Keras: Kembalikan KDMP ke Jalur yang Benar

Desakan pun menguat agar dilakukan evaluasi menyeluruh dan pembenahan sistem secara serius.

“Kembalikan norma dan aturan sesuai peruntukannya. Program ini untuk rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Ia juga meminta media dan publik untuk terus mengawal jalannya program agar tidak diselewengkan.

“Jangan sampai kebenaran disalahkan, sementara kebatilan dibenarkan. Banyak program gagal karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait. Publik kini menunggu langkah tegas untuk mengurai carut-marut pelaksanaan program KDMP di Tanggamus.

(Dok.KN +/M.nasir)