Buruh Akhirnya Masuk Lingkaran Istana! Penunjukan Said Iqbal Jadi Staf Kepresidenan Dinilai Bisa Ubah Arah Kebijakan Ketenagakerjaan Nasional.

JAKARTA | Kabar Negeri Plus — Selama puluhan tahun, suara buruh lebih sering terdengar dari jalanan dibandingkan dari dalam pusat kekuasaan.

Teriakan tuntutan upah layak, penolakan pemutusan hubungan kerja massal, hingga kritik terhadap regulasi ketenagakerjaan kerap menggema di depan gedung pemerintahan. Namun kini, peta perjuangan itu berpotensi berubah.

Penunjukan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, sebagai Staf Kepresidenan Bidang Ketenagakerjaan menjadi momentum yang dianggap bersejarah oleh banyak kalangan pekerja.

Sosok yang selama ini dikenal sebagai pemimpin aksi-aksi buruh terbesar di Indonesia kini tidak lagi berada di luar pagar Istana. Ia berada di dalam lingkaran kekuasaan, berada lebih dekat dengan pusat pengambilan keputusan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bagi sebagian buruh, ini bukan sekadar pengangkatan jabatan. Ini adalah ujian besar sekaligus peluang emas.

Ujian karena perjuangan yang selama ini dilakukan melalui tekanan publik kini harus dibuktikan melalui kemampuan memengaruhi kebijakan negara. Peluang karena untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, suara kaum pekerja memiliki akses langsung ke meja pengambil keputusan tertinggi di negeri ini.

Di tengah tantangan ekonomi global, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih menghantui sejumlah sektor industri, serta tuntutan peningkatan daya saing nasional, kehadiran Said Iqbal di lingkungan kepresidenan memunculkan harapan baru bahwa persoalan ketenagakerjaan tidak lagi dipandang sebagai isu pinggiran, melainkan menjadi agenda strategis pembangunan nasional.

Dari Jalanan Menuju Istana.

Nama Said Iqbal bukanlah sosok asing dalam dunia perburuhan Indonesia. Selama bertahun-tahun, ia dikenal sebagai figur yang lantang menyuarakan hak-hak pekerja.

Ia berada di garis depan berbagai gerakan buruh yang menuntut kenaikan upah minimum, perlindungan jaminan sosial, penghapusan praktik kerja yang merugikan pekerja, hingga penolakan terhadap kebijakan yang dianggap mengancam kesejahteraan buruh.

Karena itu, pengangkatannya ke dalam struktur kepresidenan langsung menjadi perhatian publik. Banyak pihak menilai langkah tersebut menunjukkan adanya keinginan pemerintah untuk membuka ruang komunikasi yang lebih luas dengan kelompok pekerja yang selama ini sering berada pada posisi berseberangan dengan pengambil kebijakan.

Namun jabatan baru itu juga membawa ekspektasi besar. Buruh tidak lagi hanya menunggu pernyataan sikap atau kritik keras terhadap kebijakan pemerintah. Mereka menanti langkah nyata yang dapat memperbaiki kondisi kehidupan jutaan pekerja Indonesia.

Saatnya Mendorong Kebijakan yang Berpihak pada Pekerja.

Sebagai Staf Kepresidenan Bidang Ketenagakerjaan, Said Iqbal memiliki peluang untuk mendorong sejumlah agenda strategis yang selama ini menjadi tuntutan utama kaum buruh.

Salah satunya adalah reformasi sistem pengupahan nasional. Persoalan upah masih menjadi isu paling sensitif di dunia ketenagakerjaan Indonesia. Banyak pekerja merasa kenaikan upah belum mampu mengimbangi peningkatan biaya hidup yang terus terjadi dari tahun ke tahun.

Melalui posisinya saat ini, Said Iqbal dapat mendorong pemerintah agar menyusun formula pengupahan yang lebih adil, transparan, dan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak, inflasi, produktivitas, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

Kebijakan tersebut penting agar kesejahteraan pekerja dapat meningkat tanpa mengganggu stabilitas dunia usaha.

Selain itu, persoalan outsourcing dan sistem kerja kontrak juga diperkirakan akan menjadi perhatian utama. Selama ini banyak pekerja mengeluhkan ketidakpastian status pekerjaan yang berdampak pada sulitnya memperoleh jaminan masa depan, akses pembiayaan, hingga perlindungan sosial yang memadai.

Di sisi lain, perkembangan teknologi dan digitalisasi industri menuntut pemerintah untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Indonesia sedang menghadapi perubahan besar dalam dunia kerja akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan.

Karena itu, pemerintah perlu memperluas program pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja agar jutaan pekerja Indonesia tidak tertinggal dalam persaingan global.

Menjawab Ancaman PHK dan Lapangan Kerja yang Terbatas
Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah meningkatnya kekhawatiran terhadap gelombang PHK di berbagai sektor industri.
Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai perusahaan menghadapi tekanan ekonomi akibat ketidakpastian global, perubahan pasar, dan transformasi teknologi. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap stabilitas pekerjaan bagi para pekerja.

Melalui jalur kepresidenan, Said Iqbal dapat mendorong pembentukan sistem mitigasi PHK yang lebih kuat, termasuk penguatan program pelatihan ulang bagi pekerja yang terdampak, perluasan manfaat jaminan kehilangan pekerjaan, hingga penciptaan lapangan kerja baru melalui investasi yang berkualitas.

Investasi menjadi kata kunci penting. Namun investasi yang masuk harus mampu menghadirkan pekerjaan yang layak, bukan sekadar membuka lapangan kerja dengan upah murah dan minim perlindungan.

Pemerintah Prabowo-Gibran diharapkan mampu membangun keseimbangan antara kepentingan investor dan perlindungan hak-hak pekerja.

Sebab pertumbuhan ekonomi yang sehat bukan hanya diukur dari nilai investasi yang masuk, tetapi juga dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang bekerja di dalamnya.

Perlindungan Pekerja Informal dan Buruh Migran.

Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam melindungi pekerja sektor informal yang jumlahnya mencapai puluhan juta orang.

Kelompok pekerja ini sering kali berada di luar sistem perlindungan ketenagakerjaan formal. Mereka rentan terhadap kecelakaan kerja, kehilangan penghasilan, dan minim jaminan sosial.

Kehadiran Said Iqbal di lingkungan kepresidenan diharapkan dapat mendorong perluasan cakupan perlindungan sosial bagi pekerja informal agar mereka memperoleh hak yang setara dalam aspek keselamatan kerja, jaminan kesehatan, dan jaminan hari tua.

Selain itu, perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia juga menjadi agenda penting. Kasus eksploitasi, perdagangan orang, hingga kekerasan terhadap pekerja migran masih terus terjadi di berbagai negara tujuan.

Pemerintah perlu memperkuat pengawasan penempatan tenaga kerja, meningkatkan kualitas pelatihan sebelum keberangkatan, serta memastikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi para pekerja migran Indonesia.

Harapan Besar di Tengah Ujian Besar
Meski disambut positif oleh banyak kalangan buruh, penunjukan Said Iqbal tidak lepas dari tantangan.

Sebagian pihak mempertanyakan apakah seorang aktivis yang selama ini dikenal keras mengkritik pemerintah dapat tetap mempertahankan independensinya ketika berada di dalam sistem kekuasaan.

Di sisi lain, ada pula harapan agar keberadaannya justru menjadi jembatan yang mampu meredam konflik berkepanjangan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja.
Yang jelas, posisi baru ini menempatkan Said Iqbal pada persimpangan sejarah. Ia tidak lagi hanya dituntut untuk menyuarakan aspirasi, tetapi juga menghasilkan solusi.

Jika mampu mendorong lahirnya kebijakan yang memperkuat perlindungan pekerja, meningkatkan kesejahteraan buruh, memperluas lapangan kerja, serta menjaga iklim investasi nasional, maka pengangkatannya akan dikenang sebagai salah satu langkah penting dalam reformasi ketenagakerjaan Indonesia.

Namun jika tidak ada perubahan nyata yang dirasakan oleh para pekerja, jabatan tersebut berisiko dipandang hanya sebagai simbol politik tanpa dampak substantif.

Kini, jutaan buruh di seluruh Indonesia menaruh harapan besar. Mereka menunggu bukan sekadar retorika, melainkan keberanian untuk menghadirkan perubahan.

Sebab ketika seorang pemimpin buruh masuk ke dalam Istana, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi pribadi, tetapi juga masa depan kaum pekerja Indonesia yang selama ini menanti keadilan dan kesejahteraan yang lebih nyata.

(Dok.KN +/Indak supandi)