KNPI BIAK NUMFOR DI UJUNG KRISIS LEGITIMASI!” — Cipayung Beri Ultimatum 2 Hari, Ancam Datangkan Caretaker Alternatif Jika Papua Tak Bertindak.

Kabar Negeri Plus | Biak Numfor — Aroma krisis organisasi mulai menyelimuti tubuh KNPI Kabupaten Biak Numfor. Ketidakjelasan arah kepemimpinan pasca berakhirnya masa berlaku Surat Keputusan (SK) Caretaker memicu reaksi keras dari kelompok organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Biak Numfor.

Mereka kini melayangkan ultimatum terbuka kepada DPD KNPI Papua: terbitkan SK Caretaker baru dalam dua hari atau bersiap menghadapi langkah organisasi yang lebih tegas.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan secara resmi oleh tiga organisasi besar yang selama ini menjadi pilar gerakan mahasiswa dan kepemudaan di Biak Numfor, yakni GMKI, HMI, dan GMNI. Mereka menilai kekosongan legitimasi organisasi yang terjadi saat ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berpotensi memperkeruh dinamika kepemudaan di daerah.

Ketua GMKI Cabang Biak, Elly F. Mnubepiom, Ketua Umum HMI Cabang Biak, Zul Fitri, dan Ketua GMNI Cabang Biak, Wilfreno F. Bonsapia, menegaskan bahwa SK Caretaker DPD KNPI Kabupaten Biak Numfor Nomor 037/KPTS/SEK/II/2026 yang diterbitkan pada 26 Februari 2026 secara resmi telah berakhir pada 26 Mei 2026.

Ironisnya, selama masa tugas caretaker berlangsung, kelompok Cipayung menilai tidak terlihat progres signifikan dalam membangun konsolidasi organisasi maupun mempersiapkan agenda strategis Rapimpurda dan Musda KNPI yang seharusnya menjadi prioritas utama.

“Kami melihat tidak adanya langkah konkret yang mampu menjawab harapan pemuda Biak Numfor terhadap proses penataan organisasi KNPI. Situasi ini tidak boleh terus dibiarkan,” demikian substansi pernyataan sikap yang disampaikan kepada media.

Mereka menegaskan bahwa DPD KNPI Provinsi Papua harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja caretaker sebelumnya sekaligus mengambil langkah organisatoris yang cepat, objektif, dan sesuai mekanisme dengan menerbitkan SK Caretaker baru.

Lebih jauh, Cipayung Biak Numfor juga mengingatkan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor agar berhati-hati dalam mengambil kebijakan terkait KNPI.

Mereka meminta pemerintah tidak memberikan dukungan maupun pengakuan terhadap kepengurusan caretaker yang masa berlakunya telah berakhir dan tidak lagi memiliki dasar hukum organisasi yang sah.

Seruan serupa ditujukan kepada seluruh Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang berhimpun di bawah KNPI agar tetap menjaga persatuan, solidaritas, dan stabilitas organisasi.

Mereka juga mengimbau seluruh elemen pemuda untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang mengatasnamakan kepengurusan caretaker yang sudah habis masa tugasnya.

Namun bagian paling menarik dari pernyataan tersebut adalah munculnya ultimatum terbuka kepada Ketua DPD I KNPI Papua, Benyamin Gurik.

Kelompok Cipayung memberikan tenggat waktu dua hari agar SK Caretaker baru segera diterbitkan demi membuka jalan pelaksanaan Rapimpurda dan Musda KNPI Biak Numfor Tahun 2026.

Jika tuntutan tersebut tidak direspons, mereka mengaku siap mengambil langkah lanjutan yang lebih serius, termasuk mendatangkan caretaker dari kubu KNPI lain sebagai solusi alternatif untuk memastikan roda organisasi tetap berjalan.

Pernyataan ini menjadi sinyal keras bahwa kesabaran kelompok-kelompok kepemudaan di Biak Numfor mulai mencapai batasnya.

Di tengah tuntutan regenerasi dan konsolidasi organisasi, para pemuda kini menunggu apakah DPD KNPI Papua akan segera mengambil keputusan, atau justru membiarkan polemik ini berkembang menjadi konflik legitimasi yang lebih besar.

Dalam situasi yang semakin memanas, satu pertanyaan kini mengemuka di kalangan pemuda Biak Numfor: siapa yang akan menyelamatkan KNPI dari kevakuman organisasi sebelum kepercayaan generasi muda benar-benar terkikis?

(Dok.KN +/Admin)