WISATA RAMAI, PAJAK SERET! Ketua DPRD Pesawaran Sidak Lokasi Wisata, Dugaan Kebocoran PAD dari Sektor Pariwisata Jadi Sorotan.

KABAR NEGERI PLUS | PESAWARAN

Di tengah upaya Pemerintah Kabupaten Pesawaran meningkatkan pendapatan daerah, sebuah fakta mencengangkan justru terungkap dari sektor yang selama ini digadang-gadang menjadi salah satu penopang ekonomi masyarakat, yakni sektor pariwisata.

Sejumlah tempat wisata yang terlihat dipadati pengunjung diduga belum optimal dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kepada daerah.

Kondisi tersebut menjadi perhatian serius Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran, Ahmad Rico Julian, SH yang dalam beberapa waktu terakhir terus menggencarkan inspeksi mendadak (sidak) ke berbagai destinasi wisata di wilayah Kabupaten Pesawaran.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan para pelaku usaha wisata terhadap kewajiban perpajakan yang selama ini menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari hasil sidak yang dilakukan, ditemukan fakta di lapangan yang dinilai bertolak belakang dengan sejumlah keterangan yang sebelumnya disampaikan oleh beberapa pemilik maupun pengelola tempat wisata.

Jika sebelumnya ada yang mengaku mengalami penurunan kunjungan bahkan menyebut kondisi wisata relatif sepi, kenyataan di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda.

Sejumlah objek wisata tampak dipenuhi wisatawan, baik pada hari libur maupun akhir pekan. Area parkir terlihat penuh, aktivitas transaksi di lokasi wisata berjalan normal, dan para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar kawasan wisata mengaku memperoleh keuntungan dari tingginya jumlah pengunjung.

“Hampir semua tempat wisata yang ada di Kabupaten Pesawaran sedang kami lakukan sidak. Tujuannya jelas, yaitu memastikan seluruh wajib pajak menjalankan kewajibannya dengan baik demi mendukung pembangunan daerah,” ungkap Rico saat dikonfirmasi kru awak media Kabar Negeri Plus saat sedang melayat di rumah salah satu tokoh perumahan tirtayasa indah di lingkungan tempat ia tinggal.

Menurutnya, sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD Kabupaten Pesawaran. Namun potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila masih terdapat pelaku usaha yang tidak taat dalam membayarkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Rico menegaskan bahwa selama beberapa tahun terakhir masih ditemukan sejumlah tempat wisata yang diduga belum optimal dalam menyetorkan pajak daerah dari aktivitas usaha yang mereka jalankan.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi memengaruhi kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.

“Masih banyak tempat wisata yang belum taat pajak. Padahal sektor ini memiliki potensi yang sangat besar. Ketika kewajiban pajak tidak dipenuhi, tentu berdampak pada penerimaan daerah dan berpengaruh terhadap berbagai program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, hasil pemantauan di lapangan juga menunjukkan bahwa geliat ekonomi di kawasan wisata sebenarnya berjalan cukup baik. Para pedagang dan pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lokasi wisata tetap aktif menjalankan usaha mereka.

Mereka bahkan tetap memenuhi berbagai kewajiban seperti pembayaran sewa tempat, retribusi kebersihan, biaya keamanan, hingga kewajiban administrasi lainnya.

Fakta tersebut semakin memperkuat keyakinan DPRD bahwa sektor wisata di Kabupaten Pesawaran masih memiliki prospek yang menjanjikan dan mampu menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah apabila dikelola secara profesional serta didukung dengan kepatuhan para pelaku usaha terhadap aturan yang berlaku.

Tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan daerah, langkah sidak yang dilakukan juga diharapkan mampu menciptakan keadilan bagi seluruh pelaku usaha. Sebab, menurut Rico, tidak boleh ada pihak yang menikmati keuntungan dari ramainya kunjungan wisatawan namun mengabaikan kewajiban yang menjadi hak daerah.

DPRD Kabupaten Pesawaran menilai bahwa budaya taat pajak harus menjadi bagian dari komitmen bersama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dengan meningkatnya kepatuhan pajak, maka pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan UMKM, hingga program kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih optimal.

“Kalau seluruh wajib pajak patuh dan menjalankan kewajibannya dengan baik, Insya Allah pendapatan daerah akan meningkat. Ketika pendapatan daerah meningkat, maka pembangunan juga bisa berjalan lebih maksimal dan manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat,” ujar Rico.

Langkah pengawasan yang dilakukan DPRD ini pun mendapat perhatian luas karena dianggap sebagai upaya nyata dalam mengawal transparansi dan optimalisasi pendapatan daerah.

Di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, sektor pariwisata kini menjadi salah satu fokus utama yang diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan Kabupaten Pesawaran.

Dengan sidak yang terus digencarkan, publik kini menanti hasil konkret dari upaya penertiban tersebut. Apakah seluruh pelaku usaha wisata akan semakin patuh terhadap kewajiban pajaknya, atau justru akan terungkap potensi kebocoran PAD yang selama ini belum tersentuh? Yang jelas, DPRD Kabupaten Pesawaran telah mengirimkan pesan tegas: ramainya wisata harus sejalan dengan meningkatnya kontribusi untuk daerah.

(Dok.KN +/Admin)