Gegar Partai Buruh! 1,3 juta anggota mundur massal, Badai politik mengguncang setelah Said iqbal masuk lingkaran Istana

KABAR NEGERI PLUS | JAKARTA

Gelombang besar mengguncang panggung politik nasional. Partai Buruh menghadapi salah satu ujian terberat sejak didirikan, setelah sebanyak 1,3 juta anggota dikabarkan mengundurkan diri secara massal. Keputusan tersebut memunculkan pertanyaan besar mengenai arah perjuangan partai yang selama ini dikenal sebagai representasi politik kaum buruh dan kelas pekerja.

Pengumuman mengejutkan itu disampaikan Sekretaris Jenderal Ferri Nuzarli dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/6/2026). Menurutnya, pengunduran diri tersebut bukanlah langkah spontan ataupun keputusan emosional, melainkan hasil dari evaluasi organisasi yang berlangsung cukup panjang setelah muncul perubahan arah politik di tubuh Partai Buruh.

Momentum yang menjadi titik balik adalah ketika Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menerima amanah sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Pekerja. Keputusan itu dinilai telah memunculkan perbedaan pandangan mendasar mengenai posisi Partai Buruh dalam memperjuangkan kepentingan kaum pekerja.

Ferri menjelaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya, ORI, merupakan sayap politik dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) sekaligus salah satu dari sebelas organisasi pendiri Partai Buruh yang lahir melalui Kongres Oktober 2021. Karena itu, menurutnya, keputusan untuk menarik diri bukan sekadar sikap politik biasa, melainkan bentuk pertanggungjawaban terhadap prinsip perjuangan yang sejak awal disepakati bersama.

Ia menegaskan bahwa Partai Buruh dibentuk sebagai kendaraan politik yang independen, berdiri bersama kaum pekerja, petani, nelayan, guru honorer, tenaga kesehatan, serta seluruh kelompok masyarakat yang selama ini memperjuangkan keadilan sosial. Dalam pandangan kelompoknya, independensi tersebut menjadi fondasi utama agar partai tetap bebas mengkritik setiap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Masuknya pimpinan tertinggi Partai Buruh ke dalam struktur pemerintahan kemudian memunculkan kekhawatiran akan terjadinya konflik kepentingan. Di mata sebagian kader, posisi tersebut berpotensi mengurangi daya kritis partai terhadap kebijakan negara, terutama dalam isu ketenagakerjaan, upah, perlindungan buruh, jaminan sosial, hingga kesejahteraan pekerja.

Ferri menegaskan bahwa keputusan mundur secara massal bukan dimaksudkan untuk menciptakan kegaduhan politik, melainkan sebagai bentuk konsistensi terhadap cita-cita awal perjuangan.

“Kami tidak bisa lagi melanjutkan dukungan jika arah gerakan tidak lagi sejalan dengan suara jutaan buruh yang kami wakili,” tegasnya.

Gelombang pengunduran diri yang disebut mencapai 1,3 juta anggota tersebut menjadi salah satu dinamika politik terbesar yang pernah dialami Partai Buruh sejak berdiri. Jika angka tersebut benar-benar terverifikasi, dampaknya diperkirakan tidak hanya memengaruhi kekuatan organisasi, tetapi juga berpotensi mengubah peta politik gerakan buruh di Indonesia.

Sejumlah pengamat menilai peristiwa ini menunjukkan adanya perbedaan strategi yang cukup tajam di internal Partai Buruh. Di satu sisi, ada pandangan bahwa bergabung dengan pemerintahan dapat membuka ruang lebih besar untuk memperjuangkan kepentingan pekerja dari dalam. Namun di sisi lain, terdapat kelompok yang meyakini bahwa gerakan buruh harus tetap berada di luar lingkaran kekuasaan agar mampu menjalankan fungsi kontrol secara independen.

Perdebatan tersebut kini menjadi sorotan publik. Banyak kalangan mempertanyakan apakah Partai Buruh masih mampu mempertahankan identitasnya sebagai partai perjuangan kaum pekerja, atau justru tengah memasuki babak baru dengan pendekatan politik yang berbeda.

Terlepas dari perbedaan pandangan yang muncul, pengunduran diri massal ini menjadi sinyal bahwa dinamika di tubuh Partai Buruh sedang berada pada titik yang sangat menentukan. Masa depan partai, soliditas organisasi, serta kepercayaan jutaan pekerja kini menjadi taruhan besar di tengah perubahan arah politik yang sedang berlangsung.

(Dok KN +/Admin)