Narasi Era Soeharto Kembali Jadi Sorotan, Antara Nostalgia, Fakta Sejarah dan Tantangan Indonesia Hari Ini.

Kabar Negeri Plus, Lampung , 16 Agustus 2026 — Sebuah gambar yang memuat sembilan klaim tentang kehidupan pada era Presiden Soeharto kembali menarik perhatian publik.
‎
‎ Kalimat “Hanya di era Pak Soeharto” dalam gambar tersebut memotret kerinduan sebagian masyarakat terhadap masa lalu, mulai dari persoalan keamanan, harga kebutuhan pokok, pertanian hingga lapangan pekerjaan.
‎
‎Namun, di tengah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, nostalgia terhadap masa lalu perlu ditempatkan secara proporsional.
‎
‎Sejarah tidak cukup dibaca dari pengalaman satu kelompok masyarakat, melainkan perlu dilihat dari data, kebijakan, capaian pembangunan sekaligus berbagai persoalan yang terjadi pada zamannya.
‎
‎Salah satu warisan kebijakan era Soeharto yang kembali mendapat perhatian adalah pembangunan pendidikan dasar melalui Program SD Inpres.
‎
‎Pada Juni 2026, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut Soeharto memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan Indonesia.
‎
‎ Ia menyoroti program SD Inpres dan Beasiswa Supersemar sebagai bagian dari kebijakan yang ikut memperluas akses pendidikan masyarakat.
‎
‎Program pembangunan SD Inpres dimulai melalui Instruksi Presiden pada 1970-an.
‎
‎ Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas kesempatan anak-anak memperoleh pendidikan dasar, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang masih kekurangan fasilitas sekolah.
‎
‎ Pemerintah kemudian membangun sekolah dalam jumlah besar dengan dukungan anggaran negara.
‎
‎Fakta tersebut menunjukkan bahwa ada kebijakan pada masa Orde Baru yang meninggalkan jejak panjang hingga hari ini. Bahkan sejumlah sekolah yang dibangun pada masa tersebut masih digunakan dan menjadi bagian dari perjalanan pendidikan generasi Indonesia.
‎
‎Namun, membicarakan era Soeharto tidak berhenti pada keberhasilan pembangunan.
‎Di sisi lain, sejarah Orde Baru juga memiliki berbagai catatan mengenai kebebasan politik, sentralisasi kekuasaan, pembatasan ruang kritik, serta berbagai persoalan ekonomi dan sosial yang perlu dibaca secara kritis.
‎
‎Karena itu, sembilan klaim dalam gambar—seperti “preman tak bernyali”, “teroris kabur”, “sandang pangan murah”, “hasil pertanian melimpah”, hingga “mencari pekerjaan jauh lebih mudah”—lebih tepat diposisikan sebagai narasi nostalgia atau opini masyarakat, bukan sebagai kesimpulan sejarah yang berdiri sendiri tanpa data pembanding.
‎
‎Pertanyaan yang jauh lebih penting bagi Indonesia hari ini bukan sekadar apakah masa lalu lebih baik atau masa kini lebih buruk.
‎
‎Pertanyaannya adalah: apa yang pernah berhasil dari masa lalu yang layak diteruskan, dan apa yang tidak boleh kembali terulang?.
‎
‎Indonesia 2026 menghadapi tantangan yang berbeda. Persoalan pendidikan, harga pangan, lapangan pekerjaan, kriminalitas, ketimpangan ekonomi, produktivitas pertanian dan keamanan publik tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah.
‎
‎Warisan positif dari masa lalu dapat dijadikan pelajaran, sementara kekurangan dan kesalahan sejarah harus menjadi bahan evaluasi.
‎
‎Di momentum 81 tahun Indonesia merdeka, masyarakat tidak harus memilih antara memuja masa lalu atau menolak seluruh sejarahnya.
‎Yang dibutuhkan adalah keberanian melihat sejarah secara utuh.
‎
‎Jika pembangunan pendidikan era Soeharto mampu melahirkan jaringan sekolah dasar hingga pelosok, maka generasi sekarang ditantang untuk melanjutkan fondasi tersebut dengan pendidikan yang tidak hanya mudah diakses, tetapi juga berkualitas.
‎
‎Jika masyarakat dahulu merindukan harga pangan yang terjangkau, maka pemerintah hari ini dituntut menghadirkan ketahanan pangan yang kuat sekaligus memastikan petani mendapatkan kesejahteraan.
‎
‎Jika masyarakat menginginkan keamanan, maka negara harus memastikan hukum berjalan tegas, adil dan tidak pandang bulu.
‎Dengan demikian, nostalgia terhadap era Soeharto seharusnya tidak berhenti sebagai perdebatan “dulu lebih enak” atau “sekarang lebih baik”.
‎
‎Nostalgia boleh menjadi pengingat. Tetapi masa depan harus dibangun dengan data, hukum, demokrasi dan keberanian memperbaiki kekurangan.
‎Pada akhirnya, sejarah bukan untuk dipuja atau dihapus.
‎
‎Sejarah adalah cermin—agar bangsa Indonesia tidak hanya mengingat apa yang pernah berhasil, tetapi juga belajar dari apa yang pernah gagal.
‎
‎#Dok Kabar Negeri Plus.
‎#By Jakfar Sidik.