Negara Lambat, Buruh Mulai Ambil Alih Tekanan: MPBI Lampung Siapkan Konsolidasi Lanjutan Usai Rapat di Disnaker Lampung
Kabar Negeri Plus | Bandar Lampung, 23 April 2026
Pertemuan antara pemerintah, serikat buruh, dan aparat di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung mengungkap satu realitas yang sulit diabaikan: negara dinilai berjalan lambat, sementara buruh mulai mengambil peran lebih aktif dalam membangun tekanan.
Forum yang dipimpin Kadis TK Provinsi Lampung Agus Nompitu bersama Kabid Hubungan Industrial Mutiara, dan unsur pemerintah dan keamanan, juga hadir Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepolisian Daerah Lampung, dan Polresta Bandar Lampung. unsur pemerintah dan keamanan, Kepolisian Daerah Lampung, dan Polresta Bandar Lampung. mempertemukan berbagai kekuatan buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia(KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia(FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia(KSPSI AGN dan JH), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia(KSBSI), hingga Federasi Serikat Buruh Karya Utama(FSBKU).
Namun di balik narasi “silaturahmi”, forum ini juga menjadi ruang pemetaan kekuatan menjelang May Day 2026.
Negara Menunggu, Buruh Bergerak
Di sisi lain, Agus Nompitu menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang komunikasi yang luas bagi seluruh elemen buruh. Ia menyampaikan agenda dialog lanjutan tengah disiapkan dan diarahkan bertepatan dengan momentum May Day 2026.
Pemerintah Provinsi juga merencanakan keterlibatan Gubernur Lampung, dengan catatan jadwal kepulangan dari luar negeri berjalan sesuai rencana dan tiba di Indonesia pada Kamis. Jika tidak ada kendala, kehadiran gubernur diharapkan memperkuat forum bersama dalam peringatan May Day, sekaligus menjadi ruang penyampaian aspirasi buruh secara terbuka dan konstruktif.
Sejumlah persoalan krusial kembali mencuat:
- Mandeknya revisi regulasi ketenagakerjaan pasca putusan Mahkamah Konstitusi
- Lemahnya pengawasan dan minimnya jumlah pengawas
- Ketimpangan hubungan industrial di lapangan
- Praktik kerja tidak layak yang masih terjadi
Pemerintah daerah dalam forum ini terlihat mengambil posisi menampung dan menjembatani, bukan sebagai pengambil keputusan akhir. Artinya, sebagian besar kebijakan tetap berada di tingkat pusat.
MPBI Bergerak Cepat: Konsolidasi Tahap Dua Disiapkan
Tak menunggu lama, blok buruh langsung merespons melalui Majelis Pekerja/Buruh Indonesia.
Ketua Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Lampung, Sulaiman Ibrahim, menegaskan bahwa langkah lanjutan segera diambil.
“Dalam waktu dekat, MPBI akan segera menggelar rapat lanjutan untuk menyatukan isu dan menentukan langkah bersama. Ini tidak bisa berhenti di pertemuan saja,” tegasnya.
Baca Juga:
Buruh Lampung Datangi Kantor Gubernur, FSPMI – KSPI Desak Solusi Outsourcing, Upah, Dan Ancaman PHK.
Pernyataan ini menjadi sinyal bahwa konsolidasi buruh mulai bergerak lebih sistematis.
ISU PERJUANGAN BURUH:
- Sahkan UU Ketenagakerjaan yang Baru
- HOSTUM: Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah
- Ancaman PHK di Depan Mata Akibat Perang dan Impor Mobil
- Reformasi Pajak: Hapus Pajak THR, Bonus Tahunan, JHT, dan Jaminan Pensiun
- Sahkan RUU Perampasan Aset
- Ratifikasi Konvensi ILO No. 190
- Turunkan Potongan Tarif Ojol Menjadi 10%
Dua Jalur: Dialog atau Tekanan Terbuka
Arah gerakan buruh mulai terbaca:
- Konsolidasi lintas konfederasi
- Penyatuan isu nasional dan daerah
- Penentuan sikap pada May Day
Dengan demikian, buruh menyiapkan dua jalur sekaligus: dialog dan penyampaian tekanan publik.
Analisis: Titik Balik Relasi Buruh–Negara
Pertemuan ini menunjukkan pergeseran pola:
- Sebelumnya: buruh cenderung reaktif
- Saat ini: buruh mulai proaktif menyusun agenda
Sementara itu, pemerintah daerah berada dalam posisi terbatas:
- Tidak memiliki kewenangan penuh atas perubahan regulasi
- Namun tetap dituntut menjaga stabilitas daerah
Kondisi ini menciptakan ruang yang kini mulai diisi oleh gerakan buruh.
May Day 2026: Momentum Penentu
Dengan konsolidasi yang menguat, May Day 2026 berpotensi menjadi:
- Ajang penyampaian aspirasi terbuka
- Momentum penguatan posisi tawar buruh
- Ujian respons pemerintah terhadap isu ketenagakerjaan
Jika tidak ada langkah konkret, eskalasi tuntutan sangat mungkin terjadi.
Pertemuan di Disnaker Lampung bukan sekadar agenda rutin, tetapi menjadi indikator dinamika hubungan industrial yang terus bergerak.
Ketika respons kebijakan dinilai lambat, maka ruang tekanan publik cenderung menguat.
Dan dengan langkah cepat MPBI Lampung, dinamika ketenagakerjaan di Lampung memasuki fase yang lebih aktif dan terorganisir.
Dok. KN+ Zea Safitri)
About The Author
