FSPMI Konsolidasikan Perjuangan di Lampung, Suparno Tekankan Idealisme Organisasi dan Agenda Buruh

Kabar Negeri Plus, Bandar Lampung — Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) menggelar Roadshow Presiden FSPMI dan Konsolidasi FSPMI di Provinsi Lampung pada Minggu, 23 Agustus 2026, bertempat di Sekretariat DPW FSPMI Provinsi Lampung, Jl. Tupai No. 62, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Kedaton, Bandar Lampung.

Kegiatan hari kedua tersebut dihadiri Presiden FSPMI Suparno, S.H., jajaran DPP FSPMI, termasuk Bidang Organisasi DPP FSPMI Nani Kusnaini dan lainnya, serta jajaran perangkat organisasi mulai dari Perda KSPI Lampung, DPW, KC, PC SPA, PUK hingga anggota FSPMI se-Lampung.

Konsolidasi membahas berbagai agenda strategis, mulai dari penguatan organisasi, regenerasi dan kaderisasi, pengorganisasian anggota, idealisme serta independensi organisasi, persoalan ketenagakerjaan, hingga persoalan tanah masyarakat di Desa Ruguk, Lampung Selatan. Forum juga membahas agenda perjuangan nasional FSPMI, hubungan gerakan serikat pekerja dengan perjuangan politik, serta strategi tindak lanjut organisasi di Lampung.

Tema konsolidasi yang diusung adalah “Membangun Kebersamaan Perjuangan Kaum Buruh Indonesia”. Tema tersebut menjadi landasan dalam memperkuat komunikasi dan kebersamaan antara pimpinan pusat, perangkat organisasi, serta anggota FSPMI di Lampung dalam menghadapi berbagai persoalan pekerja dan tantangan organisasi.

Melalui tema tersebut, konsolidasi tidak hanya diarahkan untuk menyatukan langkah internal organisasi, tetapi juga memperkuat solidaritas, pengorganisasian dan kesinambungan perjuangan kaum buruh. Kebersamaan dipandang penting agar berbagai persoalan ketenagakerjaan maupun agenda perjuangan di tingkat daerah dan nasional dapat dikawal secara terorganisir, konsisten dan berkelanjutan.

Suparno Tekankan Idealisme dan Independensi Organisasi

Dalam sambutannya, Presiden FSPMI Suparno, S.H., menekankan pentingnya seluruh jajaran organisasi menjaga idealisme, disiplin, solidaritas, loyalitas dan independensi FSPMI.

Menurut Suparno, kekuatan serikat pekerja tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah anggota, tetapi juga oleh kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan organisasi, solidaritas dan konsistensi dalam perjuangan.

Ia mengingatkan bahwa semakin kuat posisi organisasi, semakin besar pula kemungkinan munculnya berbagai kepentingan dari luar, termasuk kepentingan yang berkaitan dengan materi, jabatan maupun bentuk intervensi lainnya.

Karena itu, pimpinan dan aktivis FSPMI diminta tetap menjaga idealisme serta independensi organisasi. Jabatan dalam organisasi harus dipandang sebagai amanah dan tanggung jawab untuk memperjuangkan kepentingan anggota dan keluarganya, bukan sebagai tujuan pribadi.

Regenerasi dan Pengorganisasian Jadi Perhatian

Regenerasi juga menjadi salah satu perhatian dalam konsolidasi. FSPMI mendorong jajaran pengurus menyiapkan kader-kader muda yang nantinya mampu mengambil peran dalam kepemimpinan organisasi.

Organisasi dinilai tidak boleh bergantung selamanya kepada tokoh senior. Regenerasi perlu dipersiapkan melalui pendidikan, pengorganisasian dan pemberian ruang kepada kader muda untuk terlibat langsung dalam kerja organisasi.

Lampung dinilai memiliki potensi pengorganisasian yang cukup besar, terutama pada sektor perkebunan, kehutanan, pertambangan, aneka industri, otomotif dan kawasan industri seperti Tanjung Bintang.

Pengurus daerah didorong lebih aktif turun ke lapangan, menemui anggota, membangun komunikasi dengan pekerja dan melakukan konsolidasi secara rutin.

Musyawarah untuk Menjaga Persatuan Organisasi

Dalam konsolidasi juga ditekankan pentingnya menjaga persatuan organisasi.

Perbedaan pandangan dinilai sebagai bagian dari dinamika organisasi. Namun, persoalan internal harus diselesaikan melalui komunikasi, dialog, diskusi dan musyawarah.

Perebutan jabatan maupun ambisi pribadi dinilai dapat mengganggu konsentrasi organisasi dalam menjalankan perjuangan. Karena itu, setiap perangkat organisasi didorong mengutamakan kepentingan bersama dan menggunakan mekanisme organisasi dalam menyelesaikan persoalan internal.

Perjuangan Harus Konsisten dan Tanpa Kekerasan

FSPMI menekankan pentingnya menjalankan perjuangan secara panjang, konsisten, terukur dan terorganisir.

Demonstrasi merupakan salah satu instrumen perjuangan, tetapi bukan satu-satunya jalan. Advokasi, audiensi, surat resmi, konsolidasi, komunikasi dengan pihak terkait dan langkah hukum dapat digunakan sesuai karakter persoalan.

Dalam menghadapi persoalan sosial, ketenagakerjaan maupun pertanahan, perjuangan juga harus dilakukan tanpa kekerasan dan tetap berlangsung kondusif.

Persoalan Ketenagakerjaan dan Tanah Turut Dibahas

Selain penguatan organisasi, konsolidasi juga membahas persoalan norma ketenagakerjaan di wilayah Lampung Tengah yang dilaporkan belum memperoleh penyelesaian dari Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Lampung.

Persoalan yang disampaikan antara lain dugaan pembayaran upah di bawah UMK, jaminan sosial, Peraturan Perusahaan, serta pemenuhan hak-hak pekerja lainnya. FSPMI mendorong agar laporan tersebut ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengawasan ketenagakerjaan dan ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, konsolidasi turut membahas persoalan tanah masyarakat di Desa Ruguk, Lampung Selatan, yang berkaitan dengan anggota FSPMI Sektor SPPK FSPMI. Persoalan tersebut menjadi bagian dari aspirasi yang disampaikan dalam forum dan akan ditindaklanjuti melalui penelusuran data serta dokumen yang berkaitan dengan tanah tersebut.

FSPMI mendorong agar kedua persoalan tersebut ditangani secara hati-hati, berbasis data dan sesuai mekanisme yang berlaku. Untuk persoalan ketenagakerjaan, tindak lanjut akan dikoordinasikan melalui struktur organisasi dan instansi terkait, sedangkan persoalan tanah akan terlebih dahulu ditelusuri berdasarkan dokumen dan informasi resmi. Langkah advokasi maupun hukum akan ditentukan berdasarkan hasil penelusuran dan fakta yang diperoleh.

Suparno Soroti Agenda Perjuangan Nasional FSPMI

Dalam sambutannya, Suparno juga menyampaikan sejumlah agenda nasional yang masih menjadi pekerjaan rumah dalam perjuangan FSPMI.

Agenda tersebut antara lain menyangkut 1. Outsourcing, 2. Jaminan Hari Tua (JHT), 3. pesangon, 4. Tunjangan Hari Raya (THR), 5. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), 6. perpajakan, 7. perlindungan pekerja, 8. serta Konvensi ILO 190 mengenai kekerasan dan pelecehan di dunia kerja.

Menurut Suparno, persoalan ketenagakerjaan tidak berdiri sendiri. Berbagai persoalan buruh juga berkaitan dengan kebijakan pemerintah, regulasi, kepentingan ekonomi dan keputusan politik.

Karena itu, perjuangan FSPMI tidak hanya diarahkan untuk menyelesaikan persoalan di tingkat perusahaan, tetapi juga mengawal kebijakan dan regulasi yang berdampak terhadap kehidupan dan kesejahteraan pekerja.

Nani Kusnaini Dorong Perjuangan Politik dan Kaderisasi

Sementara itu, Bidang Organisasi DPP FSPMI Nani Kusnaini menyoroti pentingnya hubungan antara gerakan serikat pekerja dan perjuangan politik.

Nani menyampaikan bahwa Partai Buruh merupakan salah satu instrumen perjuangan politik kaum pekerja. Menurutnya, ketika kepentingan pekerja berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, perjuangan serikat pekerja perlu dikawal melalui jalur kebijakan dan politik.

Karena itu, komunikasi dan koordinasi antara serikat pekerja, KSPI, FSPMI dan Partai Buruh dinilai perlu terus diperkuat.

Nani juga mendorong Lampung memperkuat pendidikan dan kaderisasi dengan menyiapkan kader-kader muda, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengikuti pendidikan pengorganisasian dan pendidikan organisasi.

Jika jumlah kader cukup besar, pendidikan dan pelatihan dapat dilaksanakan di Lampung. Apabila jumlah peserta masih terbatas, kader dapat digabung dengan wilayah lain untuk mengikuti pelatihan bersama.

Menurut Nani, hasil roadshow tidak boleh berhenti pada pertemuan. Konsolidasi harus dilanjutkan dengan kaderisasi, pengorganisasian, konsolidasi anggota dan penguatan struktur organisasi.

Roadshow Harus Berujung pada Kerja Nyata

Roadshow Presiden FSPMI dan konsolidasi di Lampung diharapkan menjadi momentum memperkuat organisasi sekaligus mempercepat tindak lanjut berbagai persoalan yang dihadapi anggota dan masyarakat.

Pesan yang mengemuka dalam konsolidasi adalah organisasi harus hadir di lapangan, kader harus disiapkan, anggota harus diperkuat, dan setiap persoalan harus didokumentasikan serta ditangani berdasarkan data.

Perjuangan juga harus dilakukan secara konsisten, terorganisir, terukur dan tanpa kekerasan, dengan menggunakan mekanisme organisasi, advokasi, audiensi maupun langkah hukum sesuai kebutuhan.

Dengan demikian, roadshow tidak berhenti sebagai agenda pertemuan, tetapi menjadi bagian dari upaya memperkuat struktur FSPMI, memperluas pengorganisasian, menyiapkan regenerasi kepemimpinan serta mengawal kepentingan pekerja dan masyarakat di Lampung.

Dok. KN+ Zea Safitri