DUA KALI BERMASALAH DAPUR MBG SUDIMORO DI TQNGGAMUS DISOROTI PUBLIK MINTA PEMERINTAH BERTINDAK TEGAS.
Dua Kali Bermasalah! Dapur MBG Sudimoro di Tanggamus Disorot, Publik Minta Pemerintah Bertindak Tegas
Tanggamus – Program Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintahan Prabowo Subianto sejatinya membawa harapan besar bagi masa depan anak-anak Indonesia. Program yang menargetkan puluhan juta siswa itu dirancang untuk memastikan setiap anak sekolah mendapatkan asupan gizi yang layak demi mewujudkan generasi sehat menuju visi Indonesia Emas.
Namun, harapan besar itu kembali tercoreng di Kabupaten Tanggamus, Lampung. Dapur penyedia makanan SPPG Sudimoro menjadi sorotan publik setelah diduga dua kali melakukan kesalahan serius dalam penyediaan makanan untuk siswa sekolah dasar.
Kasus terbaru terjadi di SD Negeri 2 Sri Purnomo, Kecamatan Semaka, pada Rabu (11/3/2026). Dugaan ketidaksesuaian menu makanan dalam program MBG dilaporkan oleh masyarakat dan kemudian ditindaklanjuti oleh Satgas Jalan Lurus bidang sosial, kesehatan, dan penanggulangan bencana.
Anggota Satgas Jalan Lurus, Dwi Darmawati, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima laporan terkait kualitas makanan yang tidak sesuai dengan standar gizi yang seharusnya diberikan kepada siswa.
“Program ini sangat baik, tetapi jika pengelolaannya di tingkat lokal tidak serius maka tujuan mulia itu bisa gagal. Dari hasil investigasi kami, dapur SPPG Sudimoro diduga kembali melakukan kesalahan sejak mulai beroperasi,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa sebelumnya dapur yang sama juga pernah menjadi sorotan karena diduga menyajikan makanan yang tidak layak konsumsi, bahkan disebut terdapat makanan yang sudah basi dan terkontaminasi sebelum sampai ke tangan siswa.
Menurut Dwi, kejadian berulang ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi Badan Gizi Nasional (BGN) serta pihak pengawas program MBG di daerah.
“Jika pelanggaran seperti ini terus terjadi, maka harus ada evaluasi dan tindakan tegas dari pihak terkait. Anak-anak tidak boleh menjadi korban kelalaian dalam program sebesar ini,” tegasnya.
Sorotan serupa juga disampaikan Ketua DPC **Ikatan Penulis dan Jurnalis Indonesia (IPJI) Kabupaten Tanggamus, Khoiri Syah. Ia menilai kasus ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara konsep besar program MBG di tingkat pusat dengan realitas pelaksanaannya di daerah.
“Program ini memiliki anggaran yang sangat besar dari pusat. Namun di lapangan justru muncul berbagai persoalan, mulai dari kualitas makanan hingga pengawasan yang dinilai kurang ketat,” katanya.
Khoiri menilai pemerintah perlu mengevaluasi pola pelaksanaan program tersebut, termasuk membuka ruang keterlibatan masyarakat.
Menurutnya, keterlibatan orang tua siswa, guru, dan pelaku UMKM lokal dapat membantu memastikan kualitas makanan yang diberikan kepada anak-anak tetap terjaga.
“Jika hanya bertumpu pada kontraktor atau pengusaha besar, ada kekhawatiran orientasinya lebih pada keuntungan. Padahal program ini menyangkut kesehatan dan masa depan anak-anak,” tambahnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengelola dapur SPPG Sudimoro belum memberikan keterangan resmi meski telah diupayakan konfirmasi oleh pihak Satgas Jalan Lurus maupun awak media.
Kasus ini kini menjadi perhatian masyarakat dan memicu desakan agar pemerintah daerah segera turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG di wilayah tersebut.
(Dok.KN + Akmaludin)
About The Author
