Perlindungan Anak di Era Digital: Antara Pembatasan Medsos, Literasi Digital, dan Tantangan AI

Kabar Negeri Plus – Penerbitan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026 merupakan langkah progresif negara dalam merespons ancaman nyata di ruang digital, khususnya terhadap anak-anak yang semakin rentan terhadap paparan algoritma, konten berbahaya, hingga kecanduan media sosial. Kebijakan ini secara prinsip menunjukkan keberpihakan negara dalam melindungi generasi muda sekaligus mempertegas upaya memperkuat kedaulatan digital di tengah dominasi platform global.

Namun, pembatasan akses semata bukanlah solusi tunggal. Tanpa diimbangi sistem verifikasi usia yang kuat, pengawasan efektif, serta kesiapan ekosistem digital nasional, kebijakan ini berpotensi hanya menjadi norma administratif yang sulit diimplementasikan secara optimal. Bahkan, jika tidak dirancang secara adaptif, pembatasan yang terlalu kaku dapat mendorong anak-anak mencari celah akses tanpa pendampingan, yang justru meningkatkan risiko.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa pendekatan berbasis larangan memiliki keterbatasan. Sebaliknya, penguatan literasi digital sejak dini terbukti lebih berkelanjutan dalam membangun ketahanan anak menghadapi kompleksitas ruang siber. Anak tidak hanya dilindungi, tetapi juga dibekali kemampuan berpikir kritis, memahami risiko, dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi.

Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan Artificial Intelligence (AI) semakin mempertegas bahwa anak-anak hari ini adalah pelaku utama ekonomi dan dunia usaha di masa depan. Dalam 10 hingga 20 tahun ke depan, hampir seluruh sektor akan terintegrasi dengan teknologi berbasis AI. Artinya, kemampuan beradaptasi dengan teknologi bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan dasar. Jika akses digital dibatasi tanpa strategi edukasi yang memadai, maka generasi muda berisiko kehilangan momentum untuk memahami dan menguasai teknologi yang akan menentukan masa depan mereka.

Pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun juga berpotensi menimbulkan konsekuensi lain yang jarang dibahas, yakni terputusnya proses pembelajaran politik sejak dini. Di era digital, media sosial bukan hanya ruang hiburan, tetapi juga sumber informasi publik, wacana kebijakan, hingga pendidikan politik informal. Ketika akses ini dibatasi secara kaku tanpa substitusi edukasi yang memadai, generasi muda berisiko tumbuh menjadi pemilih yang minim literasi politik. Dampaknya akan terasa saat mereka memasuki usia pemilih, di mana keterbatasan pemahaman terhadap isu publik dapat dimanfaatkan oleh praktik-praktik tidak sehat seperti politik uang dan manipulasi opini. Kondisi ini justru bertolak belakang dengan kepentingan banyak pihak, termasuk partai politik yang pada Pemilu 2029 akan sangat bergantung pada suara pemilih baru dalam jumlah besar. Artinya, alih-alih memperkuat kualitas demokrasi, pembatasan yang tidak tepat justru berpotensi melemahkan fondasi kesadaran politik generasi penerus.

Pandangan ini juga disampaikan oleh Rudi Hasan, Ketua Exco Kota Bandar Lampung, saat dijumpai media KN+. Ia menegaskan bahwa regulasi harus ditempatkan secara proporsional dan tidak berlebihan, serta mengingatkan pentingnya melihat secara kritis arah kebijakan yang diambil.

“Apa dibalik pembatasan ini, harus kita cermati bersama. Kalau pembatasan ini tidak tepat arah, kita justru sedang menyiapkan generasi yang tertinggal secara teknologi. Dunia sudah masuk ke era AI, dan anak-anak kita wajib dikenalkan, bukan dijauhkan. Dalam 20 tahun ke depan, dunia usaha akan sangat bergantung pada teknologi ini. Kalau kita salah langkah, secara tidak sadar generasi kita bisa ‘dijajah’ oleh regulasi yang berdalih perlindungan, tapi justru membatasi daya saing,” ujarnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa isu ini bukan sekadar soal keamanan digital jangka pendek, tetapi juga menyangkut kedaulatan sumber daya manusia di masa depan. Negara tidak hanya dituntut melindungi, tetapi juga memastikan generasi mudanya siap menghadapi transformasi global berbasis teknologi.

Karena itu, arah kebijakan ideal bukan sekadar membatasi, melainkan menyeimbangkan antara regulasi, edukasi, dan peran keluarga. Negara perlu hadir melalui regulasi yang tegas, namun juga harus memastikan adanya integrasi literasi digital dalam sistem pendidikan, termasuk pemahaman tentang AI, algoritma, dan keamanan siber, serta mendorong keterlibatan aktif orang tua dalam pengawasan digital.

Pada akhirnya, perlindungan anak di era digital tidak boleh dimaknai sebagai upaya menjauhkan mereka dari teknologi, melainkan memastikan mereka mampu menguasai teknologi secara aman, cerdas, dan bertanggung jawab. Tanpa itu, risiko terbesar bukan hanya paparan konten berbahaya, tetapi ketertinggalan generasi dalam menghadapi masa depan, termasuk dalam kualitas demokrasi dan daya saing ekonomi.

(Dok.KN+ Zea Safitri)