Nostalgia Era Soeharto: sembako murah, stabilitas, dan pertanyaan besar untuk hari ini.

Lampung — Kabar Negeri Plus | 21 September 2026 — Sebuah poster lama bertuliskan “Pak Harto: Sang Penumpas Komunis Atheis PKI” kembali beredar di media sosial. Bersamaan dengan itu, nostalgia terhadap era Presiden Soeharto kembali mengemuka.

‎Bagi sebagian masyarakat yang pernah mengalami masa Orde Baru, Soeharto dikenang sebagai sosok yang identik dengan ketertiban, stabilitas, pembangunan, dan harga kebutuhan pokok yang relatif terkendali.

‎Namun, nostalgia selalu memiliki dua sisi.

‎Di satu sisi, terdapat pengalaman masyarakat terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan. Di sisi lain, sejarah Orde Baru juga mencatat persoalan serius mengenai korupsi, kronisme, pembatasan kebebasan politik, serta lemahnya sejumlah institusi.

‎Karena itu, melihat era Soeharto secara utuh membutuhkan lebih dari sekadar poster dan ingatan personal.

‎ketika stabilitas menjadi kenangan

‎Salah satu alasan nostalgia itu muncul adalah pengalaman ekonomi.

‎Pada masa awal hingga pertengahan Orde Baru, pemerintah menjalankan kebijakan stabilisasi ekonomi, termasuk pengendalian inflasi dan stabilisasi harga beras. Bank Dunia mencatat bahwa kebijakan tersebut menjadi bagian penting dari strategi pembangunan Indonesia, bersamaan dengan investasi di sektor pertanian, infrastruktur, pendidikan dan pengurangan kemiskinan.

‎Bagi masyarakat, keberhasilan kebijakan tersebut sering kali diterjemahkan secara sederhana: beras tersedia, kebutuhan pokok relatif terjangkau, dan kehidupan terasa lebih dapat diprediksi.

‎Itulah yang kemudian menjadi bagian kuat dari memori kolektif sebagian generasi.

‎Tetapi stabilitas ekonomi tidak berdiri sendiri. Sistem politik Orde Baru juga dibangun dengan kontrol negara yang kuat terhadap kehidupan politik dan sosial.

‎Kajian Bank Dunia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan bersamaan dengan persoalan kronisme, korupsi, serta keterbatasan partisipasi politik.

‎Maka, membicarakan Soeharto tidak cukup hanya dengan pertanyaan: “Dulu murah atau tidak?”

‎Pertanyaan yang lebih lengkap adalah: apa yang membuat harga relatif terkendali, berapa biaya sosial-politiknya, dan apa yang bisa dipelajari untuk Indonesia hari ini?

‎dari musuh ideologis ke persoalan keseharian.

‎Jika pada masa lalu ancaman negara banyak dibingkai melalui pertarungan ideologi dan stabilitas politik, masyarakat hari ini menghadapi persoalan yang terasa jauh lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

‎Harga pangan, daya beli, lapangan pekerjaan, energi, pelayanan publik dan pemberantasan korupsi menjadi bagian dari keresahan masyarakat.

‎Di sinilah nostalgia menemukan relevansinya.

‎Ketika seorang warga mengingat harga kebutuhan pokok pada masa lalu, yang sebenarnya sedang ia cari belum tentu sekadar masa Soeharto.

‎Bisa jadi yang dicari adalah rasa aman secara ekonomi.

‎Rasa aman bahwa penghasilan cukup untuk membeli kebutuhan keluarga.

‎Rasa aman bahwa harga pangan tidak berubah secara tiba-tiba.

‎Rasa aman bahwa pelayanan publik berjalan.

‎Dan rasa aman bahwa uang negara benar-benar kembali kepada kepentingan rakyat.

‎tantangan hari ini tidak bisa diselesaikan dengan nostalgia.

‎Indonesia telah berubah. Struktur ekonomi, teknologi, jumlah penduduk, sistem politik dan tantangan global hari ini jauh berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu.

‎Karena itu, mengembalikan masa lalu secara harfiah bukanlah jawaban.

‎Yang jauh lebih penting adalah mengambil pelajaran dari berbagai periode sejarah.

‎Dari era pembangunan, Indonesia dapat belajar mengenai pentingnya stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur dan investasi pada sumber daya manusia.

‎Dari pengalaman buruk tata kelola masa lalu, Indonesia juga dapat belajar bahwa pertumbuhan ekonomi membutuhkan institusi yang kuat, transparansi dan mekanisme pengawasan.

‎Kajian Bank Dunia secara khusus mencatat persoalan korupsi dan kronisme pada periode akhir Orde Baru serta dampaknya terhadap kualitas institusi.

‎Dengan demikian, persoalan hari ini bukan sekadar mencari sosok “Sang Penumpas”.

‎Yang lebih dibutuhkan adalah sistem yang mampu memastikan korupsi ditindak melalui hukum, harga pangan dijaga melalui kebijakan yang terukur, energi tersedia, lapangan pekerjaan tumbuh, dan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.

‎berdamai dengan sejarah, menghadapi masa depan.

‎Nostalgia terhadap Soeharto tidak perlu dianggap sebagai sesuatu yang harus langsung ditolak.

‎Ia dapat dibaca sebagai ekspresi pengalaman dan keresahan sebagian masyarakat terhadap kondisi hari ini.

‎Namun nostalgia juga tidak seharusnya membuat sejarah kehilangan konteks.

‎Ada capaian pembangunan yang layak dipelajari. Ada pula persoalan tata kelola dan kebebasan yang menjadi bagian dari catatan sejarah.

‎Karena itu, mungkin pertanyaan yang lebih penting bukan “haruskah kita kembali ke zaman Soeharto?”

‎Melainkan:

‎“Apa yang pernah berhasil, apa yang pernah gagal, dan bagaimana mengambil pelajarannya untuk membangun Indonesia yang lebih baik hari ini?”

‎Rakyat tidak hanya membutuhkan poster kenangan.

‎Rakyat membutuhkan harga pangan yang terjangkau, energi yang tersedia, pekerjaan yang layak, pelayanan publik yang baik, serta penegakan hukum yang transparan dan tidak tebang pilih.

‎Jika dahulu stabilitas menjadi salah satu kata kunci pembangunan, maka tantangan Indonesia hari ini adalah memastikan stabilitas, demokrasi, pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial dapat berjalan bersama.

‎Semoga almarhum Jenderal Besar H. M. Soeharto dan almarhumah Ibu Tien Soeharto mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT. Al-Fatihah.

‎

‎(Dok. KN+ by Admin)

‎