Tani Merdeka Indonesia Semakin Mengakar : Dari konsulidasi Petani Hingga Ujian Membuktikan Keberpihakan Di Lapangan.

JAKARTA — KABAR NEGERI PLUS — Organisasi petani tidak cukup hanya ramai ketika berbicara soal swasembada pangan. Ukuran sebenarnya justru terlihat ketika persoalan pupuk, harga hasil panen, akses pasar, lahan, irigasi hingga nasib petani kecil muncul di lapangan.

Di tengah agenda besar pemerintah mendorong ketahanan dan swasembada pangan, keberadaan Tani Merdeka Indonesia (TMI) dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan perkembangan organisasi yang semakin luas.

TMI menyebut dirinya sebagai organisasi yang lahir dari usulan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), tokoh tani, pemerhati pertanian, kelompok perikanan dan peternakan. Organisasi ini dipimpin Ketua Umum DPN Tani Merdeka Indonesia, Don Muzakir.

Perkembangan tersebut tidak hanya terlihat dari aktivitas di tingkat nasional. Struktur Tani Merdeka Indonesia juga terus dibangun hingga tingkat daerah dan desa.

Menurut laporan organisasi, sepanjang 2025 struktur TMI berkembang dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan hingga menjangkau puluhan ribu desa. Klaim tersebut menunjukkan ambisi organisasi untuk membangun jaringan langsung sampai ke akar rumput.

Bukan Lagi Sekedar Nama, Konsulidasi Terus Berjalan.

Memasuki 2026, geliat organisasi tersebut masih terlihat di sejumlah daerah.

Di Jambi misalnya, Tani Merdeka Indonesia menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) I pada akhir Agustus 2026. Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi pengurus kabupaten/kota sekaligus membahas berbagai persoalan petani untuk kemudian dikawal kepada pemerintah pusat.

Di Aceh Utara, struktur TMI juga terus diperkuat melalui pelantikan pengurus di 13 kecamatan. Sementara di berbagai wilayah lain, pembentukan dan penguatan kepengurusan daerah terus berlangsung.

Artinya, organisasi ini tidak hanya beraktivitas di tingkat pusat. Ada upaya membangun jaringan teritorial yang memungkinkan persoalan petani dari daerah dibawa ke ruang kebijakan yang lebih tinggi.

Namun di sinilah tantangannya.

Semakin besar organisasi, semakin besar pula tuntutan publik terhadap pembuktiannya.

Dari Program Pemerintah Ke Persoalan Petani.

Tani Merdeka Indonesia secara terbuka menempatkan dirinya sebagai organisasi yang mendukung ketahanan pangan nasional dan berbagai program pemerintah di bidang pertanian.

Kementerian Pertanian juga pernah memberikan dukungan terhadap gerakan Tani Merdeka Indonesia. Dalam Rapimnas TMI pada Agustus 2025, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut organisasi tersebut memiliki peran dalam menyuarakan aspirasi petani serta mengawal kebijakan pertanian, termasuk persoalan pupuk, harga panen dan infrastruktur pertanian.

Dukungan tersebut kemudian menempatkan Tani Merdeka pada posisi yang cukup strategis.

Tetapi posisi strategis itu sekaligus menghadirkan pertanyaan besar:

Apakah Tani Merdeka hanya akan menjadi organisasi pendukung program pemerintah, atau benar-benar menjadi kekuatan petani yang berani menyampaikan persoalan ketika kebijakan di lapangan belum berpihak kepada mereka?

Sebab petani tidak hanya membutuhkan slogan tentang swasembada pangan.

Petani membutuhkan pupuk yang tersedia dan terjangkau.

Mereka membutuhkan harga hasil panen yang tidak membuat biaya produksi lebih besar daripada pendapatan.

Mereka membutuhkan irigasi yang berfungsi, akses terhadap teknologi, kepastian pasar, perlindungan lahan serta pendampingan ketika menghadapi persoalan di lapangan.

Di titik inilah kualitas sebuah organisasi petani sebenarnya diuji.

Lampungpun Mulai Mempersiapkan Barisan.

Perkembangan Tani Merdeka Indonesia juga terlihat di Provinsi Lampung.

Pada 30 Mei 2026, DPW Tani Merdeka Indonesia Provinsi Lampung menggelar rapat koordinasi bersama DPD se-Provinsi Lampung di Balai Pelatihan Pertanian Provinsi Lampung.

Forum tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi sekaligus upaya memahami persoalan petani dari tingkat akar rumput.

Di Lampung Barat, konsolidasi juga dilakukan hingga tingkat kecamatan dan desa. Pengurus daerah menyatakan akan mengawal program pemerintah agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa Tani Merdeka Indonesia tidak ingin berhenti sebagai organisasi yang hanya aktif di pusat.

Mereka sedang membangun mesin organisasi dari bawah.

Dan jika konsolidasi tersebut benar-benar berjalan efektif, suara petani dari desa berpotensi memiliki saluran yang lebih terstruktur menuju tingkat kabupaten, provinsi hingga nasional.

Dari Konsulidasi Menuju Kaderisasi.

Perkembangan organisasi juga tidak hanya berkaitan dengan jumlah struktur.

TMI mulai mendorong kaderisasi.

Di Kabupaten Bogor, misalnya, organisasi menggelar Pendidikan dan Pelatihan Komando Strategis Tani Merdeka Indonesia (KOSTAMI). Kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 peserta dan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam organisasi, kepemimpinan, komunikasi publik, media sosial, wawasan kebangsaan dan ketahanan pangan.

Langkah ini penting.

Sebab organisasi yang ingin bertahan dalam jangka panjang tidak cukup hanya mengandalkan figur pimpinan.

Ia membutuhkan kader yang memahami persoalan petani, mampu berkomunikasi dengan masyarakat dan memiliki kapasitas memperjuangkan kepentingan petani secara konkret.

Tantangan Terbesar :Jangan Sampai Kuat Di Struktur, Lemah Di Akar Rumput.

Perkembangan Tani Merdeka Indonesia memang menunjukkan adanya ekspansi struktur dan aktivitas organisasi di berbagai daerah.

Namun semakin besar organisasi, semakin besar pula ekspektasi masyarakat.

TMI akan berhadapan dengan persoalan klasik sektor pertanian: harga komoditas, pupuk, benih, alat dan mesin pertanian, irigasi, akses modal, lahan, distribusi hasil produksi hingga posisi tawar petani terhadap rantai perdagangan.

Karena itu, keberhasilan Tani Merdeka Indonesia pada akhirnya tidak semata-mata dapat diukur dari banyaknya pengurus yang dilantik.

Ukuran sesungguhnya adalah seberapa banyak persoalan petani yang berhasil diperjuangkan dan diselesaikan.

Organisasi boleh besar.

Struktur boleh sampai desa.

Kader boleh semakin banyak.

Tetapi pertanyaan publik tetap sederhana:

Ketika petani menghadapi masalah, apakah Tani Merdeka benar-benar hadir di sawah, di kebun, di kandang dan di tengah persoalan mereka?

Jika jawabannya iya dan dapat dibuktikan melalui kerja nyata, maka Tani Merdeka Indonesia berpotensi berkembang bukan sekadar sebagai organisasi massa petani, tetapi menjadi salah satu kekuatan masyarakat sipil yang ikut menentukan arah pembangunan pertanian Indonesia.

Namun jika konsolidasi hanya berhenti pada seremoni, pelantikan dan deklarasi, maka besarnya struktur justru akan menjadi beban pembuktian.

Sebab petani tidak membutuhkan organisasi yang hanya terdengar suaranya.

Petani membutuhkan organisasi yang ketika mereka berteriak, benar-benar mampu membuat kebijakan mendengar.

KABAR NEGERI PLUS — CATATAN REDAKSI

Perkembangan Tani Merdeka Indonesia menunjukkan adanya penguatan struktur, konsolidasi daerah dan kaderisasi. Namun seluruh klaim mengenai jangkauan organisasi dan dampak program tetap perlu dibaca secara kritis serta diuji melalui kondisi nyata yang dihadapi petani di masing-masing daerah.

Pada akhirnya, kekuatan organisasi petani bukan diukur dari seberapa banyak benderanya berkibar, tetapi dari seberapa nyata perubahan yang dirasakan petani.

(Dok.KN.+/Admin)