Jangan Terjebak Seremoni!Gizi Bukan Sekedar Makan Gratis – Salah Kelola, Generasi Indonesia Yang Menanggung Akibatnya!

KABAR NEGERI PLUS — Ketika Urusan Gizi Hanya Diukur dari Sepiring Makanan, Ada Persoalan Besar yang Bisa Luput dari Pengawasan

JAKARTA — KABAR NEGERI PLUS — Ini bukan sekadar soal makanan. Ini soal masa depan manusia Indonesia.

Jangan sampai bangsa ini terjebak pada satu kesimpulan sederhana: anak sudah makan, berarti persoalan gizi selesai.

Tidak sesederhana itu.

Makanan bergizi memang penting. Tetapi membangun manusia sehat tidak cukup dengan memastikan makanan tersedia di atas meja. Ada persoalan sanitasi, air bersih, kesehatan ibu dan anak, pendidikan, kemiskinan, lingkungan, perilaku hidup sehat, pelayanan kesehatan hingga kualitas pengawasan yang semuanya saling berkelindan.

Karena itu, pembangunan kelembagaan gizi nasional tidak boleh berubah menjadi sekadar mesin distribusi makanan.

Kalau hanya membagikan makanan, siapa yang memastikan akar masalah gizinya benar-benar diselesaikan?

Pertanyaan inilah yang harus dijawab secara terbuka.

Jangan Sampai Piring Penuh, Tetapi Masalah Gizi Tetap Menganga.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki tujuan strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Namun, keberhasilannya tidak semestinya hanya diukur dari berapa juta porsi makanan yang berhasil dibagikan.

Ukuran yang jauh lebih penting adalah:

Apakah anak-anak benar-benar lebih sehat?

Apakah persoalan kekurangan gizi menurun?

Apakah tumbuh kembang anak membaik?

Apakah kualitas belajar meningkat?

Apakah keluarga semakin memahami pentingnya gizi?

Dan yang paling penting:

Apakah uang negara yang begitu besar benar-benar menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat?

Sebab program besar membutuhkan pengawasan yang juga besar.

Pola Pikir Sektoral.

Persoalan gizi tidak mengenal batas kementerian.

Anak yang mengalami masalah gizi bisa berhadapan dengan persoalan ekonomi keluarga, lingkungan tidak sehat, akses air bersih yang buruk, rendahnya pengetahuan, hingga keterbatasan pelayanan kesehatan.

Maka penyelesaiannya pun tidak mungkin dibebankan kepada satu lembaga saja.

Diperlukan koordinasi kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha dan masyarakat.

Kelembagaan gizi nasional harus menjadi pengarah, pengintegrasi, sekaligus pengawas kebijakan gizi, bukan sekadar pelaksana administrasi program.

Anggaran Besar Harus Di iringi Pengawasan Yang Lebih Besar

Di sinilah alarm publik harus tetap menyala.

Ketika sebuah program menggunakan sumber daya negara dalam skala besar, maka transparansi dan akuntabilitas tidak boleh menjadi pelengkap.

Masyarakat berhak mengetahui bagaimana program dijalankan.

Bagaimana standar makanan ditentukan.

Bagaimana kualitasnya diawasi.

Bagaimana distribusinya dipastikan.

Bagaimana penerima manfaat ditentukan.

Dan yang tidak kalah penting:

bagaimana dampaknya diukur.

Sebab jangan sampai keberhasilan hanya berhenti pada laporan administrasi.

Di atas kertas program terlihat sukses, tetapi di lapangan masyarakat masih berhadapan dengan persoalan yang sama.

Jangan Hanya Hitung Porsi Hitung Dampaknya!

Kabar Negeri Plus memandang pembangunan gizi harus berani bergeser dari orientasi kegiatan menuju orientasi hasil.

Bukan hanya:

• Berapa makanan yang dibagikan?

Tetapi:

• Berapa anak yang benar-benar berubah status gizinya?

Bukan hanya:

• Berapa sekolah yang mendapatkan program?

Tetapi:

• Seberapa besar program itu meningkatkan kesehatan dan kualitas pendidikan anak?

Bukan hanya:

• Berapa anggaran yang terserap?

Tetapi:

• Seberapa besar manfaat yang benar-benar kembali kepada rakyat?

Inilah ukuran yang sesungguhnya.

Karena Yang Di Pertaruhkan Bukan Sepiring Makan

Hari ini mungkin yang dibicarakan adalah makanan.

Tetapi puluhan tahun kemudian, dampaknya akan berbicara tentang kualitas generasi Indonesia.

Anak-anak yang tumbuh sehat akan menjadi sumber daya manusia yang produktif.

Sebaliknya, jika pembangunan gizi salah arah, dampaknya bukan hanya dirasakan hari ini.

Dampaknya bisa diwariskan hingga generasi berikutnya.

Maka jangan biarkan isu gizi berhenti menjadi slogan.

Jangan pula menjadikan makanan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan.

Indonesia membutuhkan sistem gizi nasional yang kuat, berbasis ilmu pengetahuan, berbasis data, transparan, profesional, terukur dan berani dievaluasi.

Karena membangun manusia tidak cukup dengan membuatnya kenyang.

Manusia harus sehat, cerdas, produktif dan memiliki masa depan.

KABAR NEGERI PLUS MENEGASKAN:

Jangan sampai kita sibuk menghitung berapa piring makanan yang telah dibagikan, tetapi lupa menghitung berapa banyak anak Indonesia yang benar-benar berhasil diselamatkan dari persoalan gizi.

Karena yang sedang kita makan hari ini mungkin hanya sepiring makanan.

Tetapi yang sedang kita pertaruhkan adalah masa depan sebuah bangsa.

KABAR NEGERI PLUS — TAJAM MENGAWASI, BERANI MENGUNGKAP, BERPIHAK PADA KEPENTINGAN RAKYAT.

(Dok.KN +/Admin)