{"id":4430,"date":"2026-05-29T11:30:00","date_gmt":"2026-05-29T04:30:00","guid":{"rendered":"https:\/\/kabarnegeriplus.com\/?p=4430"},"modified":"2026-05-29T11:21:20","modified_gmt":"2026-05-29T04:21:20","slug":"gksr-desak-revisi-uu-pemilu-parliamentary-threshold-0-persen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kabarnegeriplus.com\/index.php\/2026\/05\/29\/gksr-desak-revisi-uu-pemilu-parliamentary-threshold-0-persen\/","title":{"rendered":"GKSR Desak Revisi UU Pemilu Dilakukan Menyeluruh, Soroti Parliamentary Threshold hingga Hak Partai Nonparlemen"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n

Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat Minta DPR Libatkan Partai Nonparlemen dalam Revisi Paket UU Politik<\/strong><\/p>\n\n

JAKARTA<\/strong> \u2013 (GKSR) – Kabar Negeri Plus, secara resmi menyampaikan pernyataan sikap terkait agenda revisi sejumlah undang-undang politik yang saat ini disebut tengah berproses di DPR RI, khususnya revisi Undang-Undang Pemilu.<\/p>\n\n

Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta pada 25 Mei 2026, Ketua GKSR Said Iqbal menyatakan bahwa revisi aturan kepemiluan tidak cukup hanya menyentuh Undang-Undang Pemilu semata, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh terhadap empat paket regulasi politik yang saling berkaitan.<\/p>\n\n

Empat regulasi yang dimaksud meliputi revisi:<\/p>\n\n

    \n
  1. Undang-Undang Pemilu,<\/li>\n\n
  2. Undang-Undang Pilkada,<\/li>\n\n
  3. Undang-Undang Partai Politik,<\/li>\n\n
  4. serta Undang-Undang MD3.<\/li>\n<\/ol>\n\n

    Menurut GKSR, revisi menyeluruh diperlukan karena sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi telah memberikan implikasi langsung terhadap sistem kepemiluan nasional, termasuk soal pemisahan pemilu nasional dan daerah, hingga ambang batas parlemen atau parliamentary threshold.<\/p>\n\n

    Dalam kesempatan tersebut, Said Iqbal juga menyampaikan bahwa Ketua Dewan Pembina GKSR Oesman Sapta atau yang dikenal dengan Bang OSO tengah melakukan komunikasi politik dengan pimpinan DPR RI, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani.<\/p>\n\n

    Langkah itu dilakukan guna meminta ruang audiensi resmi bagi delegasi GKSR untuk menyerahkan pokok-pokok pikiran serta usulan perubahan pasal-pasal krusial dalam revisi empat paket undang-undang politik tersebut.<\/p>\n\n

    GKSR Soroti Kewajiban Libatkan Partai Nonparlemen<\/strong><\/p>\n\n

    GKSR menegaskan bahwa partai politik nonparlemen wajib dilibatkan dalam pembahasan revisi undang-undang politik sebagaimana amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116 Tahun 2023.<\/p>\n\n

    Menurut mereka, apabila DPR RI dan pemerintah tidak melibatkan partai nonparlemen dalam proses pembahasan, maka revisi undang-undang tersebut berpotensi menimbulkan persoalan formil dan membuka ruang pengujian kembali melalui judicial review.<\/p>\n\n

    \u201cPartisipasi bermakna atau meaningful participation harus benar-benar dijalankan, termasuk dengan melibatkan partai politik nonparlemen,\u201d ujar perwakilan GKSR dalam siaran persnya.<\/p>\n\n

    Dalam forum itu hadir sejumlah perwakilan partai politik nonparlemen yang tergabung dalam GKSR(8 Partai Politik), di antaranya dari:<\/p>\n\n