{"id":2325,"date":"2026-03-24T13:11:13","date_gmt":"2026-03-24T06:11:13","guid":{"rendered":"https:\/\/kabarnegeriplus.com\/?p=2325"},"modified":"2026-03-24T13:17:16","modified_gmt":"2026-03-24T06:17:16","slug":"pembelajaran-daring-2026-medsos-anak-mbg","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kabarnegeriplus.com\/index.php\/2026\/03\/24\/pembelajaran-daring-2026-medsos-anak-mbg\/","title":{"rendered":"Pembelajaran Daring 2026, MBG dan Pembatasan Medsos Anak Dinilai Tidak Sinkron"},"content":{"rendered":"\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t
\n\t\t\t\t
\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n

Kabar Negeri Plus<\/strong> \u2014 Wacana pemerintah menerapkan pembelajaran daring mulai April 2026 sebagai bagian dari efisiensi energi nasional menuai sorotan luas. Kebijakan ini dinilai belum matang, terutama karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berbasis aktivitas di sekolah tetap dijalankan.<\/p>\n\n

Langkah pembelajaran daring disebut sebagai respons atas tekanan global, khususnya ketegangan geopolitik yang berdampak pada pasokan energi dunia dan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.<\/p>\n\n

Namun di tengah upaya tersebut, publik melihat adanya ketidaksinkronan. Di satu sisi mobilitas siswa dibatasi melalui sistem daring, tetapi di sisi lain program MBG tetap berjalan tanpa kejelasan skema pelaksanaan.<\/p>\n\n

Sejumlah kalangan menilai pemerintah terkesan memaksakan berbagai program berjalan bersamaan tanpa perencanaan yang solid. Dampaknya, sektor pendidikan kembali menjadi yang paling terdampak.<\/p>\n\n

\u201cKalau tujuannya efisiensi, harusnya konsisten. Jangan sekolah daring, tapi program berbasis sekolah tetap dipaksakan jalan,\u201d ujar salah satu warga.<\/p>\n\n

Pandangan serupa menguat di ruang publik. Kebijakan dinilai masih bersifat \u201ctambal sulam\u201d dan belum berbasis perhitungan matang.<\/p>\n\n

Di sisi lain, pemerintah menegaskan bahwa langkah efisiensi dilakukan secara terukur dan berbasis data, serta tetap menjaga kualitas layanan publik. Pembelajaran praktikum disebut tetap dilakukan secara tatap muka.<\/p>\n\n

Meski demikian, sebagian masyarakat menilai kebijakan ini mengingatkan pada pola saat pandemi, namun tanpa kondisi darurat yang sama, sehingga dinilai kurang relevan jika tidak disertai perencanaan komprehensif.<\/p>\n\n

Pembatasan Medsos Anak Jadi Sorotan<\/strong><\/p>\n\n

Di tengah polemik tersebut, pemerintah juga menerbitkan Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026<\/strong> yang mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.<\/p>\n\n

Kebijakan ini bertujuan melindungi anak di ruang digital. Namun publik mulai mempertanyakan dampaknya, terutama ketika dikaitkan dengan sistem pembelajaran daring yang justru membutuhkan interaksi digital.<\/p>\n\n

Jika pembelajaran dilakukan secara daring sementara akses media sosial dibatasi, maka ruang interaksi digital anak menjadi semakin sempit. Padahal, media sosial kini juga berperan sebagai sarana informasi, komunikasi, hingga pembelajaran informal.<\/p>\n\n

Dasar Hukum: Hak Anak dan Akses Informasi<\/strong><\/p>\n\n

Dalam perspektif hukum, terdapat ketentuan yang perlu diperhatikan agar kebijakan tidak melanggar hak dasar anak.<\/p>\n\n

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak<\/strong>:<\/p>\n\n